Sengkarut Pertanyaan Untuk Para Paslon Dalam Debat Pilpres
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberi bocoran pertanyaan debat calon presiden-calon wakil presidendi Pilpres 2019 menuai pro kontra seminggu belakangan.
Soal kisi-kisi pertanyaan yang diserahkan penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), kepada para paslon menjadi perdebatan. Rencananya bocoran 20 pertanyaan itu dikirimkan kepada para paslon sepekan sebelum debat pilpres digelar. Meskipun begitu, nantinya pada hari-H, masing-masing paslon hanya menghadapi tiga pertanyaan.
Setelah pada Sabtu (5/14), Ketua KPU Arief Budiman mengumumkan itu sebagai hasil kesepakatan dalam rapat pleno bersama dua tim sukses dua paslon akseptor pilpres, perdebatan pun terjadi di antara dua kubu tersebut mengenai siapa yang memesan biar kisi-kisi soal debat itu diberikan penyelenggara pemilu.
Agar tak semakin larut, KPU mengundang kembali Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk meluruskan gosip miring tersebut dalam rapat tertutup pada awal pekan ini. Dalam rapat itu terlihat TKN diwakilkan Aria Bima dan Lukman Edy. Sementara BPN diwakilkan Priyo Budi Santoso dan Ferry Mursyidan Baldan.
KPU menegaskan kembali bahwa keputusan membocorkan soal diambil sesudah pembicaraan bersama yang dilakukan dalam rapat pleno pada 28 Desember 2018. Pada rapat di pengujung 2018 itu, TKN diwakili beberapa orang, salah satunya Direktur Program dan Kampanye Aria Bima. Begitupun BPN yang mengutus pewakilan, di antaranya Wakil Ketua Priyo Budi Santoso.
"Kami ambil putusan itu alasannya ialah kami mendapatkan masukan masing-masing paslon. Pesan penting kami tidak ingin ada paslon yang dipermalukan atau diserang alasannya ialah pertanyaan yang sangat teknis dan tidak substansif," kata Ketua KPU Arief Budiman usai pertemuan di Kantor KPU, Senin (7/1) malam.
Meski begitu, Arief tidak mau mengungkap siapa pihak yang pertama mengusulkan ilham itu.
KPU meminta perwakilan yang ikut rapat keputusan bocoran pertanyaan untuk meluruskan ke tim masing-masing. Disebutnya perwakilan dua kubu itu pun berjanji bakal meluruskan gosip tersebut.
Namun, sengkarut bocoran pertanyaan debat capres masih terus bergulir. Sehari setelahnya, dalam diskusi di Kantor Bawaslu, TKN dan BPN masih beradu lisan soal pihak mana yang bahwasanya memesan bocoran soal tersebut.
Setelah selalu menolak, Juru Bicara BPN Andre Rosiade dalam kesempatan itu menyebut pihaknya mendukung ilham gres KPU. Alasannya, kata laki-laki yang juga dikenal sebagai Wasekjen Gerindra itu, ada potensi KPU tidak netral dan membocorkan soal ke Jokowi yang notabene petahana.
"Bukan menuduh, tapi indikasi. Kami ingin menerima perlakuan yang sama antara 01 dan 02, hasilnya kami menyetujui kisi-kisi dibagikan. Agar tidak dibocorkan lagi menyerupai di tahun 2014," kata Andre.
Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily eksklusif menanggapi hal tersebut. Politikus Golkar itu beropini pernyataan Andre justru telah mengonfirmasi bahwa BPN sebagai pihak yang meminta KPU memberi bocoran pertanyaan.
"Jadi yang minta nyontek itu bahwasanya kubu sebelah, tidak benar kalau kami yang meminta. Karena mereka punya dugaan, tadi kita dengar sendiri Andre Rosiade menyampaikan bahwa mereka menuduh KPU 2014 membocorkan pertanyaan ke Pak Jokowi," tuding Ace.
Hingga ketika ini, KPU belum mengubah keputusannya tersebut. Jika sesuai jadwal, bocoran pertanyaan akan dilayangkan ke masing-masing tim sukses setidaknya hari ini, sepekan sebelum debat perdana pada 17 Januari 2019.
Untung-Rugi Bocoran Debat
Polemik wacana bocoran pertanyaan debat tak hanya berisi tudingan siapa pihak yang memintanya. Namun juga soal untung rugi bagi publik kalau hal itu terlaksana.
Wapres RI Jusuf Kalla menyayangkan keputusan KPU tersebut. Pasalnya bocoran soal bakal menghilangkan esensi debat antarkandidat Pilpres 2019.
Debat, kata JK, seharusnya menyediakan ruang untuk kandidat menunjukkan kemampuan pribadi menjawab hal-hal tak terduga.
"Kalau itu dibuka duluan berarti yang menjawab tim, padahal yang mau diuji ialah yang bersangkutan pribadi. Makara kurang pas itu alasannya ialah [jawabannya] dirapatkan oleh tim, yang pantas jadi Wakil Presiden [ialah] tim itu dong," kata JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (8/1).
Di sisi lain, bocoran debat diklaim pula bakal menciptakan capres-cawapres melaksanakan persiapan mendalam. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyebut dengan ada kisi-kisi tersebut, maka para kandidat akan mempunyai waktu menyiapkan bekal data dan fakta yang bakal dipaparkan.
Jika debat dilakukan spontan, kata dia, tanggapan kandidat cenderung keluar dari substansi. Sehingga publik tak bisa menilai kemampuan kandidat menghadapi duduk kasus secara dalam.
"Kita ingin mengarahkan diskusi publik kita itu lebih mengarah ke diskusi soal substansi kegiatan atau isi. Makara bukan lagi soal sontoloyo, genderuwo, wajah Boyolali, itu tidak penting dan sangat artifisial," ucap Pramono ketika ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Senin (7/1).
Belum cukup soal kisi-kisi, salah satu anggota panelis debat perdana Pilpres 2019, Agus Rahardjo menyatakan pihaknya dan para timses telah sepakat tak akan membahas segala kasus, termasuk kasus HAM masa lalu.
"Sudah ada kesepakatan dilarang ngomong kasus. Makara dilarang kita menyebutkan masalah apa," ujar Agus di Kemendikbud, Jakarta, Rabu (9/1).
"Bahkan masalah HAM yang paling besar kalau dari teman-teman HAM, kan antara lain bencana '65 yang katanya hingga 3,5 juta orang Indonesia hilang. Makara kita dilarang menyebut kasus," ujarnya.
Debat perdana bakal dilaksanakan pada 17 Januari 2019 mendatang dan akan membahas empat hal yakin, hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme.
Kendati begitu, Agus menyampaikan panelis bakal membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM, hukum, korupsi maupun terorisme. Namun bukan kasusnya yang dibahas, melainkan lebih secara umun.
"Bahwa ada pelanggaran-pelanggaran itu mungkin ada yang ditanyakan, tapi sifatnya tidak masalah apa," ujar laki-laki yang pula dikenal sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Agus menyampaikan seluruh daftar pertanyaan sudah diserahkan ke KPU. Hanya saja ia belum mengetahui apakah daftar pertanyaan dari KPK sudah disetujui atau belum.
Termasuk Agus, dalam debat yang bakal dipandu moderator Ira Koesno dan Imam Priyono itu terdiri atas enam panelis. Lima panelis lain ialah Hikmahanto Juwana, Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, Bivitri Susanti dan Margarito Kamis.